PONTIANAK –
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, serta inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026.
Menurutnya, APBD 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, yang berlandaskan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai membuka asistensi RKA di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin, 25 Agustus 2025.
Pendapatan Daerah dan Tantangan Fiskal
Edi menyoroti kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, termasuk pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun.
“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi dan pertanggungjawaban, kata Edi, harus menjadi prinsip utama karena tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.
Politik Anggaran dan Peran DPRD
Wali Kota menegaskan bahwa politik anggaran harus dimaknai sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, DPRD berperan penting dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program sesuai dengan kebutuhan publik.
Ia juga menyinggung adanya insentif dari pemerintah pusat yang bisa diraih melalui kinerja daerah yang baik. “Prinsip serupa juga diterapkan di tingkat kota, dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak,” paparnya.
Pelayanan Publik dan Efisiensi Program
Selain persoalan pendapatan, Edi menekankan aspek pelayanan publik. Ia meminta aparatur pemerintah untuk mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati kepada masyarakat.
“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” ujarnya.
Soal efisiensi, ia mengingatkan agar program lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Perjalanan dinas yang tidak mendesak juga diminta ditekan, mengingat era digitalisasi memungkinkan koordinasi dilakukan tanpa harus sering bepergian.
Sektor Strategis dan Peran Masyarakat
Wali Kota turut menekankan sektor pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan sederhana sekalipun dapat memberi dampak luas jika dikelola dengan baik.
Ia juga mengajak peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW dalam mendukung pembangunan kota. Insentif bagi perangkat masyarakat rencananya akan ditingkatkan, namun dengan catatan tidak ada pemekaran berlebihan.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tutup Edi.
(kominfo/prokopim)
