LINTASPONTIANAK – Langkah mengejutkan Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, yang dikabarkan mengundurkan diri usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 14 Maret lalu, memicu spekulasi dan sorotan tajam dari berbagai kalangan.
Nurman, pemerhati perbankan dan lembaga keuangan, menilai pengunduran diri tersebut bukan sekadar alasan kesehatan, melainkan sinyal kuat adanya dinamika serius di tubuh bank milik daerah itu.
“Menjadi CEO bank itu bukan perkara mudah. Apalagi Bank Kalbar yang selama ini dikenal berprestasi dan dipimpin oleh sosok dengan rekam jejak kuat. Ini bukan mundur biasa,” ujar Nurman saat ditemui di sebuah warung kopi di Jalan Hijas, Pontianak, Selasa (8/4).
Menurutnya, Rokidi terjepit dalam pusaran tarik-menarik antara profesionalisme dan kepentingan politik pasca Pemilu Kepala Daerah.
“Ada pergeseran kekuasaan, gubernur baru, kepala daerah baru, dan itu semua membawa kepentingan baru. CEO bank daerah sering kali menjadi korban tarik-menarik itu,” tegasnya.
Norman menambahkan, kondisi internal Bank Kalbar juga tidak sedang baik-baik saja. Ia menyinggung persoalan tambahan modal yang sempat heboh di gedung DPRD Provinsi Kalbar, mungkin terhambat proses politik. Kemudian kasus dugaan pembobolan dana di beberapa cabang, serta polemik aset tanah yang belum terselesaikan.
“Tekanan itu bukan hanya dari dalam, tapi juga dari luar. Media, politisi, bahkan publik ikut mendesak. Dalam situasi seperti ini, mundur mungkin menjadi satu-satunya jalan yang bisa diambil Rokidi,” kata Nurman.
Meski Rokidi menyatakan mundur karena alasan kesehatan, Norman menilai keputusan tersebut menyimpan pesan penting. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas kepemimpinan di Bank Kalbar.
“Jangan sampai terjadi kekosongan. Gubernur harus cepat menunjuk Plt dan membentuk panitia seleksi (Pansel) bersama OJK. Ini soal kepercayaan publik terhadap bank daerah,” tandasnya.
Norman menekankan bahwa transisi kepemimpinan di Bank Kalbar harus berjalan profesional, bersih dari intervensi politik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan sekadar jabatan, ini menyangkut pengelolaan uang rakyat,” tutupnya. (Hadin)
