LINTASPONTIANAK, KALBAR – Dr. Herman Hofi Mumawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, menyoroti kondisi ekonomi nasional maupun daerah yang saat ini tengah menghadapi tantangan besar.
Pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, perlu menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif dalam melayani masyarakat.
Dalam situasi ini, muncul ketidakpuasan masyarakat Kalimantan Barat terhadap berbagai acara seremonial yang dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
BACA JUGA : Viral! Jingle Kampanye Norsan-Krisantus Menggema di Acara Halal Bihalal di Pendopo Gubernur Kalbar
Dr. Herman menegaskan bahwa program pemerintah seharusnya lebih mengutamakan substansi dibandingkan aspek administratif. Masyarakat merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada seremoni dan hiburan dibandingkan proyek infrastruktur, pelayanan publik, serta kebijakan yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan mereka.
“Kepala daerah harus lebih sensitif dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Prioritas harus diberikan kepada kebutuhan mendasar masyarakat, bukan sekadar keinginan para pengambil kebijakan,” ujar Dr. Herman Hofi kepada media logispost.com/, Jumat, 4/4/2025
Ia juga menekankan pentingnya fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan kesehatan, akses pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan ekonomi. Setiap pengeluaran harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak terjadi pemborosan.
BACA JUGA: Jalan Sidas – Darit Rusak Parah, Warga Desak Pemerintah Landak Bertindak
“Penggunaan dana untuk seremoni besar, seperti perayaan atau festival yang mahal, perlu dikaji ulang jika tidak memberikan dampak ekonomi yang jelas bagi masyarakat,” terangnya.
Selain itu, Dr. Herman mengingatkan bahwa kepala daerah harus lebih aktif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik perlu ditingkatkan, agar masyarakat mengetahui bagaimana dana digunakan serta sejauh mana program yang dijalankan berdampak pada kehidupan mereka.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret,” tambahnya.
Dr. Herman Hofi meyakini bahwa kepala daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat nyata bagi mereka.
