LINTAS PONTIANAK – Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat yang sempat menghebohkan publik, menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, seharusnya tidak hanya dipandang sebagai musibah, melainkan pintu masuk untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan program tersebut.
Herman menegaskan, insiden yang menimpa puluhan siswa di Ketapang ini memang menimbulkan keprihatinan, namun tidak bijak apabila publik maupun pejabat hanya sibuk mencari kambing hitam.
“Saya yakin semua pihak tidak menghendaki insiden ini terjadi. Karena itu bukan waktunya saling menyalahkan atau berlomba menjadi pahlawan. Hal seperti ini hanya akan membuat suasana semakin tidak nyaman,” ujar Herman kepada wartawan, Jumat, 25 September 2025
Perlu SOP Ketat dari Hulu hingga Hilir
Menurut Herman, kunci utama pencegahan terulangnya insiden keracunan makanan terletak pada penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan sistem pengawasan ketat. Ia menekankan bahwa rantai penyelenggaraan MBG harus dipastikan aman sejak dari hulu hingga hilir.
Bahan makanan yang digunakan harus benar-benar teruji kualitas dan keamanannya. Standarisasi bahan baku mencakup dua aspek: keamanan pangan dan kandungan gizi.
Dapur pengolahan, tempat memasak harus dipastikan bersih, higienis, serta layak. Pemeriksaan rutin perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Distribusi, pasokan bahan makanan hingga pembagian ke siswa di sekolah harus berada dalam rantai kontrol yang jelas, dengan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan makanan.
“Lemahnya pengawasan pada bahan baku, dapur, dan proses memasak adalah titik rawan utama. Jika ini tidak dibenahi, maka program yang baik pun bisa berubah menjadi bumerang,” tegas Herman.
Peran Guru Jangan Dijadikan Kambing Hitam
Selain masalah teknis, Herman juga menyoroti kecenderungan adanya pihak yang menyalahkan guru ketika terjadi masalah distribusi makanan di sekolah. Menurutnya, guru hanyalah fasilitator dan tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas persoalan teknis penyajian maupun higienitas makanan.
“Guru sering menjadi sasaran kesalahan ketika ada limbah makanan atau masalah kebersihan alat makan. Padahal mereka bukan pelaksana inti program MBG, melainkan hanya membantu pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Momentum Perbaikan Sistemik
Herman menilai, ke depan diperlukan evaluasi menyeluruh dengan melibatkan instansi terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, BPOM, hingga pemerintah daerah. Pengawasan harus dilakukan secara rutin, terencana, dan independen agar program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa risiko kesehatan.
“Insiden di Kalbar harus menjadi momentum perbaikan sistemik. Program ini sangat mulia untuk peningkatan gizi anak-anak, tetapi hanya akan berhasil bila dilaksanakan dengan pengawasan yang kuat dan standar keamanan yang jelas,” tutupnua Herman.
