Suasana Kota Pontianak mendadak gempar sejak Kamis, 25 September 2025. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan penggeledahan di rumah pribadi Ria Norsan, yang berlokasi di Gang Airlangga, Jalan Pangeran Natakusuma, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota.
Penggeledahan itu diduga terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah. Sejumlah saksi menyebut, rumah dinas Bupati Mempawah dan rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan yang dikaitkan dengan kasus juga menjadi sasaran operasi penyidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa dalam pekan ini penyidik memang melakukan rangkaian penggeledahan di Kalbar.
“Penggeledahan dilakukan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalbar, serta rumah pribadi saudara Ria Norsan. Langkah ini bagian dari upaya penyidik mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di Mempawah,” kata Budi dalam keterangan resmi, Jumat, 26 September 2025.
Meski demikian, KPK belum memberikan detail mengenai barang bukti yang diamankan. Budi hanya menambahkan bahwa hari ini penyidik juga melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi di Polda Kalbar.
Pantauan tim media Kamis, 25 September 2025 menunjukkan pagar rumah pribadi Gubernur Ria Norsan tertutup rapat. Beberapa kendaraan terlihat terparkir di halaman, sementara petugas jaga bersiaga di pos keamanan. Warga sekitar tidak diperkenankan mendekat saat tim penyidik berada di lokasi.
Seorang warga yang tinggal di sekitar rumah menyebut bahwa rombongan mobil hitam dengan kaca gelap memasuki halaman rumah pada siang hari.
“Kami hanya bisa melihat dari jauh, soalnya langsung dijaga ketat,” ujarnya.
Sehari sebelum penggeledahan di Pontianak, tim KPK dikabarkan menyisir rumah dinas Bupati Mempawah, Rabu, 24 September 2025. Pada Kamis sore, penyidik juga terlihat masuk ke pendopo Gubernur Kalbar dan baru keluar menjelang Maghrib.
Rangkaian penggeledahan ini memperkuat dugaan bahwa operasi senyap KPK menyasar pejabat daerah yang diduga terlibat dalam proyek strategis infrastruktur di Kalimantan Barat.
