PONTIANAK – Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, menyampaikan pandangannya terkait urgensi penegakan supremasi hukum di Kalimantan Barat.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud selama penegakan hukum masih bersifat ambigu. Ia menyoroti peran Polri, khususnya para penyidik, yang berada di garis depan dalam proses penegakan hukum.
“Undang-undang telah memberikan wewenang besar kepada para penyidik, mulai dari menerima laporan atau pengaduan tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka. Namun, semua itu harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Dr. Herman
Sebagai bentuk tanggung jawab, Dr. Herman mendesak Kapolda Kalimantan Barat untuk mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi kinerja penyidik di seluruh tingkatan, mulai dari Polsek, Polres, hingga Polda. Ia menegaskan bahwa Kapolda, sebagai pemimpin tertinggi kepolisian di Kalimantan Barat, memegang peranan penting dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai tugas dan fungsi kepolisian.
Dr. Herman juga sebagai Ketua Lembaga Bantaun Hukum (LBH) Herman Hofi Law menilai evaluasi ini sangat mendesak demi meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyidik. Langkah ini juga penting untuk merespons keluhan masyarakat yang merasa lambatnya penanganan aduan.
Dr. Herman menyoroti tiga isu penting yang harus menjadi perhatian Kapolda:
1. Kapolda perlu segera memanggil seluruh Kapolres untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penegakan hukum di wilayah masing-masing, termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat.
2. Evaluasi langsung terhadap penyidik dinilai penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam menangani aduan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan korporasi. Hal ini harus diikuti dengan upaya perbaikan manajemen penyidikan demi terciptanya keadilan bagi semua pihak.
2. Kapolda harus memastikan seluruh jajaran kepemimpinan Polri berkomitmen terhadap visi Polri untuk menjadi institusi yang profesional, bermoral, dan berperan sebagai pelindung serta pengayom masyarakat.
“Penegakan hukum yang profesional dan responsif terhadap masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan. Kami berharap langkah ini segera diambil oleh Kapolda untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada,” tutup Dr. Herman.
