PONTIANAK, 8 September 2025 — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga disiplin, integritas, serta menciptakan suasana kerja yang harmonis di lingkungan kantor. Ia menegaskan, ASN adalah mesin birokrasi yang menentukan keteraturan jalannya pemerintahan.
“Jangan sampai kita justru membuat rekan kerja merasa tidak nyaman. ASN harus memberi teladan dengan sikap, perilaku, dan cara kerja yang baik,” ujar Amirullah saat memimpin apel pagi di Kantor Wali Kota Pontianak, Senin, 8 September 2025.
Menurutnya, ASN merupakan pribadi pilihan hasil seleksi ketat sehingga wajib menunjukkan prestasi nyata. Tanggung jawab itu diwujudkan dengan bekerja sungguh-sungguh, menjaga identitas, serta mematuhi aturan, mulai dari jam kerja hingga ketentuan berpakaian.
Amirullah mengingatkan, kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah diberikan, sehingga kinerja setiap pegawai harus bisa diverifikasi.
“Kerja dari kantor, bukan dari sembarang tempat. ASN harus hadir ketika dibutuhkan. Itu bentuk tanggung jawab,” tegasnya.
Sepanjang satu tahun terakhir, Pemkot Pontianak telah menindak tegas 14 pegawai yang diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Namun, Sekda juga meminta pimpinan OPD memperhatikan kondisi staf agar tidak muncul konflik internal. “Suasana kerja yang harmonis akan mendukung tercapainya kinerja organisasi,” tambahnya.
Amirullah menegaskan, seluruh upaya disiplin dan etika kerja ASN pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan warga Kota Pontianak. Hal itu sejalan dengan hakikat otonomi daerah yang dijalankan melalui birokrasi.
Selain menekankan disiplin, Sekda juga memaparkan kondisi APBD Kota Pontianak 2025 yang disusun tanpa defisit. Program pembangunan, katanya, tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Jika dilihat dari penggunaan APBD, sejauh ini tidak mengalami defisit. Program pemerintah sudah berjalan, baik untuk pengembangan SDM maupun pembangunan infrastruktur dasar,” jelas Amirullah.
Menurutnya, efisiensi anggaran justru memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran. Belanja daerah diprioritaskan pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup lebih dari 98 persen warga Pontianak. Selain itu, pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas publik terus dilanjutkan, terutama di wilayah pinggiran kota yang terus berkembang.
Program padat karya juga menjadi perhatian karena mampu membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. “Perdagangan di Kota Pontianak semakin aktif. Pelaku usaha kecil turut merasakan manfaat perputaran ekonomi yang sehat,” ujarnya.
Amirullah menegaskan, efisiensi APBD tidak menghambat pelaksanaan program prioritas. Setiap kegiatan tetap berjalan dengan arahan Wali Kota, namun lebih diarahkan agar tepat sasaran. Program yang belum mendesak bisa dijadwal ulang, sementara kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat diprioritaskan.
Ia optimistis, perekonomian Kota Pontianak akan terus tumbuh positif. Dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang utama, iklim usaha yang kondusif diyakini mampu menarik lebih banyak masyarakat berkunjung ke Pontianak.
“Semakin banyak orang datang dan berbelanja di Pontianak, maka semakin besar kontribusi terhadap pendapatan daerah,” pungkasnya. (kominfo)
