PONTIANAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Markas Polda Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, pada Senin (25/11/2024).
Mereka menuntut agar kasus dugaan korupsi di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah segera diusut tuntas.
Meski diguyur hujan deras, para mahasiswa tetap bersemangat menyampaikan aspirasi mereka.
Massa aksi membawa sejumlah poster dengan tulisan kritis, seperti “Kasus BP2TD Lamak Senyap, Polisi Masuk Angin”, “Polda Gagal Tuntaskan BP2TD”, dan berbagai slogan lain yang menyerukan transparansi dalam penanganan kasus tersebut.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menyampaikan bahwa mereka merasa penanganan kasus ini berjalan lambat dan penuh tanda tanya.
“Kami mendesak Polda Kalbar untuk serius mengusut kasus korupsi BP2TD Mempawah tanpa pandang bulu. Jangan ada diskriminasi hukum, apalagi perlindungan terhadap oknum tertentu,” ujar salah satu orator.
Berikut adalah sejumlah tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat kepada Polda Kalbar:
– Klarifikasi Kapolda Kalbar terkait perkembangan kasus korupsi BP2TD Mempawah.
– Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat.
– Informasi transparan mengenai jumlah tersangka yang telah menjalani hukuman.
– Kejelasan terkait barang bukti berupa rekening yang disita, apakah telah dikembalikan.
– Konfirmasi mengenai barang bukti lain yang disita, serta status pengembaliannya.
– Informasi sejauh mana tindak lanjut kasus ini, termasuk bukti-bukti yang menunjukkan proses hukum masih berjalan.
– Penyelidikan terkait calon kepala daerah yang diduga terlibat pidana namun tetap lolos pencalonan.
– Penjelasan mengenai pernyataan klarifikasi Ria Norsan yang menyebut dirinya tidak bersalah.
– Dukungan penuh terhadap Polda Kalbar untuk segera menuntaskan kasus ini dengan transparansi.
Kasus korupsi BP2TD Mempawah mencuat ke publik setelah laporan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran di institusi tersebut. Salah satu nama yang disebut dalam kasus ini adalah Erry Iriansyah, namun publik mempertanyakan apakah hanya dia yang bertanggung jawab atau ada keterlibatan pihak lain.
Aliansi mahasiswa juga menyoroti dugaan bahwa seseorang yang memiliki rekam jejak tersangkut kasus hukum tetap dapat lolos dalam pencalonan kepala daerah. Mereka meminta Polda Kalbar memberikan penjelasan terkait isu ini.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan agar Polda Kalbar bisa lebih tegas dalam menangani kasus korupsi, terutama yang menyangkut dana publik.
“Kami mendukung langkah Polda Kalbar untuk mengusut tuntas, tapi kami juga meminta transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukumnya,” tambah salah satu peserta aksi.
Aksi berjalan damai hingga sore hari dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Hingga berita ini ditulis, pihak Polda Kalbar belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa. (***)
