logispost.com/ – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti persoalan krusial terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Kalbar. Ia menyebut bahwa kelangkaan solar bersubsidi yang terus terjadi selama bertahun-tahun merupakan bukti nyata kegagalan manajemen dan lemahnya pengawasan dari pihak Pertamina Kalbar.
“Kelangkaan solar subsidi ini bukan hanya berdampak pada sektor transportasi dan distribusi barang, tapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Antrian panjang truk di SPBU setiap hari sudah sangat mengganggu pengguna jalan dan aktivitas ekonomi,” ungkap Dr. Herman kepada media ini. Rabu, 21/5/2025
Menurutnya, solar subsidi merupakan komoditas strategis yang diperuntukkan bagi nelayan, petani, serta sektor angkutan umum. Namun realitas di lapangan menunjukkan ketidaktepatan sasaran distribusi, bahkan mengarah pada dugaan praktik penyelewengan oleh oknum-oknum yang bekerja sama dengan pemegang kebijakan di daerah.
BACA JUGA: Pengamat Soroti Kelangkaan Solar Subsidi di Kalbar, Bukti Gagalnya Manajemen Pertamina
“Pertamina melalui Depot Kalbar seharusnya menjadi titik kontrol utama distribusi solar subsidi, tetapi faktanya solar tetap langka. Ini menandakan ada yang salah dari sistem distribusi hingga pengawasannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi distribusi BBM subsidi. Tidak adanya akses publik terhadap data kuota harian atau mingguan membuat masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas penyaluran solar bersubsidi.
“Distribusi yang tidak transparan menjadi celah bagi praktik penyalahgunaan. Solar yang seharusnya untuk nelayan dan petani, malah bocor ke industri atau spekulan melalui jaringan gelap,” ujarnya.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum menjadi sorotan tajam. Menurut Dr. Herman, banyak laporan penyelewengan BBM subsidi yang tidak ditindaklanjuti secara serius, bahkan berhenti di tahap penyelidikan.
BACA JUGA: Ketum KAMAKSI Soroti Dugaan Nepotisme di Pemprov DK Jakarta, Desak Sekda Dicopot
Ia mendesak agar Pertamina Kalbar diaudit secara menyeluruh dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap liter solar subsidi yang dikeluarkan. Ia juga mendorong agar distribusi BBM subsidi dilengkapi dengan sistem informasi real-time yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dan lembaga pengawas.
“Pemda juga harus proaktif, bukan hanya menunggu. Mereka wajib melakukan pemantauan ketat, menindak tegas pelanggaran, serta melaporkan secara terbuka kuota BBM subsidi yang diterima, disalurkan, dan disebar di masing-masing kabupaten/kota,” pungkasnya.
