LINTASPONTIANAK – Masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Kalimantan Barat menjadi sorotan tajam dari Dr. Herman Hofi Mumawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar.
Ia menilai, posisi geografis provinsi ini yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei, serta jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Singapura, menjadikan Kalbar sebagai jalur strategis sekaligus rawan penyelundupan barang ilegal dari luar negeri.
“Bahkan ada kesan bahwa Kalimantan Barat merupakan ‘batu pertama’ atau pintu gerbang awal bagi peredaran barang-barang ilegal ke seluruh Indonesia,” kata Dr. Herman. Jumat 30 Mei 2025
BACA JUGA : Aktivis 98 Desak Reformasi Total BUMN: Tolak Mafia Pupuk dalam Jajaran Direksi
Ia menyebut, tingginya intensitas penyelundupan ini menandakan perlunya langkah tegas dari instansi terkait, khususnya Bea Cukai, untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pelaksanaan audit eksternal terhadap instansi tersebut.
“Dengan audit eksternal, diharapkan Bea Cukai bisa mengetahui secara pasti kekuatan dan kelemahannya dalam mengantisipasi masuknya barang-barang ilegal, khususnya di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurutnya, audit ini perlu disertai dengan pendekatan analisis yang mendalam, termasuk short analysis, straight analysis, hingga analisis terhadap potensi penyimpangan di internal Bea Cukai. Hal ini penting untuk menakar sejauh mana kesiapan lembaga tersebut dari segi sumber daya manusia, sistem pengawasan, hingga sarana dan prasarana yang dimiliki.
Dr. Herman juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Ia mendorong terjalinnya kolaborasi yang erat antara Bea Cukai dengan TNI, Polri, dan BNN dalam memberantas jaringan penyelundupan yang kian kompleks.
BACA JUGA : Dua Tersangka Penipuan Travel Ditahan, Proses Hukum PT Ihya Tour Terus Berlanjut
“Kita tidak bisa mengharapkan Bea Cukai bekerja sendiri. Dibutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang solid dengan TNI, kepolisian, dan BNN. Kami mengapresiasi TNI yang selama ini aktif membantu dalam penindakan di perbatasan,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa maraknya barang ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia secara umum.
“Oleh karena itu, audit eksternal ini penting untuk mendorong peningkatan kapasitas Bea Cukai ke depan, agar bisa menghadapi tantangan yang semakin besar,” pungkasnya.
