LINTAS NEWS – Sebenarnya agak malas bahas korupsi. Karena bertepatan Hari Antikorupsi saya coba bahas sambil menikmati kopi hasil keringat sendiri.
Korupsi itu topik sejuta umat yang tak ada matinya. Membahasnya ibarat mencoba memetik bintang. Mulia, tapi sia-sia. Apalagi, korupsi di negeri ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia telah menjelma puisi yang hidup di denyut nadi masyarakat. Syahdu, getir, tapi nyata.
Gedung KPK megah berdiri, berbalut warna merah-putih dibadannya. Sebuah simbol yang katanya menjadi benteng terakhir pemberantas korupsi. Tapi apa daya, gedung itu lebih sering menjadi saksi bisu aksi-aksi ganjil. Mulai dari cicak versus buaya, drama OTT selebritas politik, hingga polemik trivial macam lukisan. Di balik kemegahan itu, korupsi tetap menari bebas, bagai bidadari di altar kegelapan.
Tak usah berharap lebih dari lembaga penegak hukum lainnya. Kejaksaan dan polisi sudah diberi senjata, tapi apa yang mereka lakukan? Kalau bukan saling lempar kewenangan, ya saling silang pendapat. Lucu, kalau tidak menyedihkan. Korupsi tak lagi sekadar praktik busuk, ia sudah jadi budaya. Bahkan, hampir naik level menjadi kearifan lokal. Ada yang bilang, tinggal sedikit lagi kita bisa masukkan korupsi ke UNESCO sebagai intangible heritage. Tragis, bukan?
Lalu lihatlah angka. Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi (CPI) kita di angka 34 dari 100. Peringkat 115 dari 180 negara. Sebuah penghargaan tak resmi untuk konsistensi kita dalam bertahan di papan bawah. Negara-negara lain berlomba-lomba memajukan teknologi, pendidikan, dan budaya. Kita? Juara dalam urusan menggali lubang anggaran.
RUU Perampasan Aset, yang katanya senjata pamungkas, tak lebih dari opera sabun. Eksekutif bilang sudah di legislatif, legislatif bilang masih di dapur eksekutif. Saling tuding seperti anak kecil berebut permen. Sementara rakyat hanya bisa menonton, bertanya-tanya, kapan sebenarnya niat baik itu tiba?
Hukuman mati untuk koruptor, meski banyak didukung rakyat, tetap hanya angan-angan. Banyak alasan dilemparkan, mulai dari HAM hingga “tidak sesuai dengan budaya kita”. Oh, benar, budaya kita kan mengajarkan untuk “berdamai” dengan korupsi. Tak heran, negeri ini pantas dijuluki negeri para koruptor. Korupsi bukan hanya perilaku, ia adalah identitas.
Sebagai penutup, mari kita akui, memberantas korupsi di negeri ini sama sulitnya dengan membuat puisi yang mampu menggugah hati koruptor. Sebuah usaha yang puitis, tapi ironis. Kita hidup di negeri yang berdiri di atas tanah subur, tapi disiram dengan air busuk korupsi. Mungkin, di masa depan, anak cucu kita akan mempelajari korupsi sebagai mata pelajaran wajib. Nama pelajarannya? “Korupsi Nusantara. Dari Feodalisme ke Era Digital.”
Hanya satu yang tersisa, doa. Semoga negeri ini suatu hari bisa bangkit, meski itu terdengar lebih mustahil dari mencoba memetik bintang.
Walau agak malas, karena ramai mengucapkan, ikutan ah, “Selamat Hari Antikorupsi”
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
