KLIKWARTAKU – Situasi sosial-politik di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, kian memanas. Gelombang ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah terus meluas dan memicu keresahan yang sulit terbendung.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai kondisi ini bukan sekadar peristiwa spontan, melainkan akumulasi dari kekecewaan mendalam masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Janji-janji kampanye terasa hampa, sementara harapan akan perubahan hanya sebatas angan-angan. Rakyat melihat DPR maupun DPRD tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya,” tegas Herman saat diwawancara.
Hukum Tumpul ke Atas, Rakyat Terpinggirkan
Herman menyoroti persoalan hukum yang kerap tidak berpihak pada rakyat. Menurutnya, banyak kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil justru terabaikan.
“Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan rakyat di pedesaan, justru dirampas perusahaan-perusahaan besar. Alih-alih melindungi, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat dikriminalisasi, sementara korporasi semakin berkuasa,” ungkapnya.
Situasi ini, tambah Herman, menciptakan jurang dalam antara penguasa dengan rakyat. Ketidakadilan sistemik yang berlangsung lama telah memicu protes serta desakan perubahan di berbagai lapisan masyarakat.
Perlu Dialog, Bukan Kekerasan
Meski keras mengkritisi, Herman menegaskan persoalan ini tidak boleh dimaknai sebagai permusuhan antara rakyat dan aparat. Ia menekankan pentingnya dialog tulus dan konstruktif untuk mencari jalan keluar.
“Rakyat membutuhkan negara yang melindungi, bukan menindas. Aparat juga butuh kepercayaan rakyat agar dapat menjalankan tugasnya. Karena itu, stop kekerasan, dan buka ruang dialog untuk mendengar keluhan rakyat. Hanya dengan itu Kalimantan Barat bisa kembali damai,” jelasnya.
Forkopimda Dinilai Tidak Responsif
Herman juga menyoroti peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat yang menurutnya belum menunjukkan sikap tegas.
“Sudahi pertemuan-pertemuan seremonial yang tidak bermakna bagi rakyat. Forkopimda harus hadir sebagai forum nyata yang melahirkan solusi bersama. Kalbar harus kembali menjadi rumah yang aman, nyaman, dan adil bagi seluruh warganya,” tegas Herman.
