Jakarta, 14 Agustus 2025 –
Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) kembali menegaskan komitmen kebangsaan untuk mengawal Merah Putih sekaligus menyoroti isu-isu korupsi di tanah air. Meski Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, KKMP menilai rakyat kecil masih jauh dari sejahtera.
Menurut Presidium KKMP, Joko Priyoski, yang juga Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi), kesulitan lapangan kerja, harga kebutuhan pokok yang terus naik, birokrasi yang rumit, serta korupsi yang merajalela menjadi bukti sistem saat ini belum berpihak pada rakyat kecil.
“KKMP meminta Pemerintahan Prabowo-Gibran segera menepati janji kampanye untuk memenuhi hak-hak rakyat. Kami mendukung pernyataan Presiden Prabowo bahwa pengelolaan BUMN selama ini tidak masuk akal. Korupsi di BUMN masih terus terjadi, padahal gaji direksi dan komisaris sudah besar ditambah tantiem. Tepat jika Presiden menghapus tantiem, tapi lebih jauh lagi, oknum koruptor harus dihukum berat dan aset hasil korupsinya disita,” tegas Joko di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Desakan Bubarkan Kementerian BUMN
Lebih lanjut, Joko mendesak Presiden Prabowo untuk membubarkan Kementerian BUMN demi efisiensi anggaran dan menghindari tumpang tindih dengan DANANTARA. Menurutnya, tata kelola BUMN di bawah kementerian tersebut tidak mampu mencegah praktik korupsi.
“Publik berharap CEO DANANTARA, Rosan Roeslani, mampu menjalankan perintah Presiden untuk membenahi carut-marut tata kelola BUMN. Apalagi, aset BUMN yang bernilai lebih dari US$1.000 triliun seharusnya bisa menyumbang minimal US$50 miliar atau setara Rp807 triliun per tahun kepada negara,” imbuhnya.
Desakan Pecat Bobby Rasyidin dari Dirut KAI
Presidium KKMP lainnya, Ramadhan Isa, juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera memecat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Ia menyinggung dugaan keterlibatan Bobby dalam kasus korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023 saat menjabat Dirut PT Len Industri (Persero).
“Direksi BUMN yang diduga kuat terlibat kasus korupsi seharusnya mundur. KKMP meminta KPK dan Kejagung bertindak transparan tanpa pandang bulu. Pecat Bobby Rasyidin dari Dirut KAI adalah kado terindah HUT RI ke-80 tahun. BUMN harus bersih dari praktik korupsi,” tegas Ramadhan Isa, yang akrab disapa Dhani dan juga Kornas Poros Muda NU.
KPK Dalami Proyek Digitalisasi SPBU Rp3,6 Triliun
Bobby Rasyidin sendiri telah diperiksa KPK terkait kapasitasnya sebagai Dirut PT Len Industri, induk holding Defend ID, yang terlibat dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina senilai Rp3,6 triliun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan praktik diskriminasi dalam penunjukan PT Telkom Indonesia sebagai pelaksana proyek. KPPU juga menilai ada indikasi pelanggaran persaingan usaha sehat yang merugikan pelaku usaha lain.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi dalam keterangannya. Selain Bobby, KPK juga memanggil pejabat dari PT Telkom dan PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi.
Tekanan Publik untuk Reformasi BUMN
KKMP menilai momentum HUT RI ke-80 harus dijadikan titik balik dalam reformasi BUMN. Presiden Prabowo diminta tegas menindak pejabat dan direksi yang terindikasi korupsi agar kepercayaan publik terhadap BUMN pulih kembali.
“Koruptor adalah virus negara yang merampas masa depan bangsa. Tidak boleh ada impunitas. Semua harus dihukum tanpa pengecualian,” tutup Joko Priyoski.
