PONTIANAK – Sebuah video yang memperlihatkan seorang Bupati Kubu Raya tengah memarahi seorang guru secara terbuka memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Salah satu suara kritis datang dari Dr. Herman Hofi Munawar selaku Ketua Borneo Education Care, menilai tindakan tersebut sebagai langkah keliru dan kontraproduktif bagi dunia pendidikan.
Menurut Herman, insiden tersebut tidak hanya menyentuh persoalan etika dan kepemimpinan, tetapi juga berdampak langsung terhadap integritas dan kestabilan ekosistem pendidikan.
Ia menyatakan bahwa tindakan bupati tersebut merusak wibawa guru, menciptakan ketakutan serta ketidakstabilan emosional, dan secara langsung mengganggu keharmonisan lingkungan belajar mengajar.
“Tindakan seperti itu tidak hanya melukai guru secara personal, tapi juga mencoreng citra institusi pendidikan. Dampaknya terasa luas, mulai dari guru, siswa, hingga orang tua,” kata Herman, Kamis, 24 Juli 2025
Ia menyoroti bahwa dalam konteks Indonesia di mana pendidikan sudah menghadapi tantangan serius seperti kesejahteraan guru yang rendah, ketimpangan akses pendidikan, hingga kurangnya fasilitas belajar sikap represif dari pejabat publik justru memperburuk keadaan.
Herman menekankan bahwa guru adalah pilar utama dalam sistem pendidikan, tidak hanya sebagai pengajar materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan figur teladan bagi siswa.
Ketika guru dimarahi secara terbuka oleh seorang kepala daerah, apalagi dalam video yang menjadi konsumsi publik luas, maka yang dirusak bukan hanya perasaan satu individu guru, melainkan otoritas moral seluruh profesi pengajar.
“Guru yang dipermalukan di depan umum berisiko kehilangan kepercayaan diri, semangat, dan legitimasi di mata murid maupun orang tua. Ini berbahaya. Karena ketika guru kehilangan otoritas, maka proses pembelajaran akan melemah,” ujar Herman.
Lebih jauh, Herman menilai tindakan memarahi guru secara publik adalah bentuk kegagalan komunikasi seorang pemimpin. Sebagai bupati, ia seharusnya menjadi figur yang memberi contoh penyelesaian masalah dengan cara profesional, melalui dialog tertutup, mediasi, atau pembinaan yang bermartabat, bukan dengan luapan emosi di depan publik.
“Pendekatan konfrontatif semacam ini hanya menciptakan drama publik yang tidak mendidik. Alih-alih menyelesaikan masalah, justru menciptakan luka sosial dan memperkeruh hubungan antara pejabat dan tenaga pendidik,” tegasnya.
Herman juga mengingatkan bahwa publik yang menyaksikan atau mengetahui insiden ini, baik secara langsung maupun melalui video yang tersebar, bisa menangkap pesan keliru mengenai relasi kuasa dan pendidikan. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan bukan digunakan untuk merendahkan, melainkan untuk melayani dan memberdayakan.
“Insiden ini mengajarkan contoh buruk bagi siswa, bahwa pemegang kekuasaan bisa mempermalukan siapa pun tanpa proses dialog yang sehat. Ini bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan karakter seperti empati, integritas, dan kedisiplinan,” tambahnya.
Herman mengimbau agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam menyampaikan teguran terhadap tenaga pendidik, mengingat posisi guru yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Ia menyerukan agar kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi publik yang etis dan solutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepemimpinan yang sejati bukan dilihat dari seberapa keras bicara di depan umum, tapi dari seberapa mampu seorang pemimpin memulihkan, memperbaiki, dan mengangkat derajat orang-orang yang ia pimpin,” tutup Herman.
