PONTIANAK – Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, kembali menyoroti maraknya Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) yang beroperasi di wilayah perairan Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, serta beberapa kabupaten lainnya tanpa pengawasan yang berarti.
Menurutnya, lemahnya pengawasan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta pemerintah daerah telah membuka celah bagi potensi penyalahgunaan.
Keberadaan TUKS dan TERSUS yang tidak terkontrol ini dikhawatirkan dapat menjadi jalur keluar-masuk barang ilegal, termasuk barang terlarang.
“Maraknya pelabuhan TUKS dan TERSUS yang beroperasi tanpa pengawasan ketat berpotensi besar dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya pengawasan bahkan cenderung dibiarkan, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Dr. Herman.
Ia mendesak pemerintah daerah agar lebih aktif dalam membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan operasional TUKS dan TERSUS sesuai peruntukan. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara KSOP, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya dalam menertibkan izin operasional TUKS dan TERSUS.
“Harus ada langkah konkret dalam penertiban izin dan pemenuhan fasilitas sesuai dengan ketentuan hukum. Jika ditemukan pelanggaran, izin operasionalnya harus dicabut melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Dr. Herman meminta pihak berwenang untuk segera melakukan operasi gabungan guna menertibkan pelanggaran di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Hal ini dinilai penting demi keselamatan pelayaran serta untuk mencegah penyelundupan barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian Kalimantan Barat.
“Tujuan dari semua ini tidak lain adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat,” pungkasnya, Dr. Herman Hofi Munawar.
