KUBU RAYA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kalimantan Barat resmi dilantik dalam acara yang berlangsung di Hotel Alimoer, Kubu Raya. Sabtu, 11 Januari 2025
Dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Masyarakat Tani dalam Mewujudkan Swasembada”, acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPP TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Kalbar M. Saupi, Ketua Dewan Pembina DPW TMI Kalbar Daud Yordan, serta anggota dari 14 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat.
Ketua Umum DPP TMI, Don Muzakir, menegaskan komitmen organisasi untuk memberdayakan kelompok tani di seluruh Indonesia. Ia menyebutkan bahwa sejak didirikan pada 2015, TMI telah membentuk 18 komisi besar yang berfokus pada peningkatan akses dan perhatian terhadap kelompok tani.
“Tugas utama kami adalah mengawal program pemerintah agar benar-benar dirasakan langsung oleh petani. Kami juga berkomitmen untuk memastikan tidak ada kelompok tani yang tertinggal, serta mengawasi pendistribusian bantuan pertanian agar tepat sasaran,” ujar Don Muzakir.
TMI juga berencana memperluas struktur organisasi hingga tingkat desa guna merangkul lebih banyak kelompok tani. Selain itu, kerja sama dengan Gapoktan, BUMDes, dan koperasi akan diperkuat untuk mendukung swasembada pangan.
Ketua Dewan Pembina DPW TMI Kalbar, Daud Yordan, yang juga merupakan anggota DPD RI, menyoroti pentingnya keberadaan TMI sebagai wadah bagi para petani. Ia berharap kehadiran TMI di Kalimantan Barat dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
“Dengan kepengurusan baru ini, kita optimis TMI akan bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung program-program pertanian di Kalimantan Barat,” ujar Daud Yordan.
Sementara itu, Ketua DPW TMI Kalbar, M. Saupi, menegaskan bahwa DPW TMI akan segera menginventarisasi kelompok tani hingga tingkat desa.
“Basis kita adalah kelompok tani. Fokus utama kami adalah mewujudkan kesejahteraan petani melalui program-program yang nyata,” tuturnya.
Acara pelantikan ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi petani, seperti distribusi pupuk dan penyelundupan hasil pertanian dari negara tetangga.
TMI Kalimantan Barat berkomitmen untuk mengawasi distribusi 9,5 juta ton pupuk yang disediakan pemerintah, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah masuknya produk pertanian ilegal yang dapat mengancam keberlanjutan produk lokal.
Dengan dilantiknya kepengurusan DPW TMI Kalimantan Barat, diharapkan organisasi ini dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat.
