LINTAS POMTIANAK.COM – Aksi mogok massal yang dilakukan oleh para guru di seluruh Kabupaten Mahakam Ulu telah menjadi sorotan di media sosial. Berbagai spanduk dibentangkan di depan sekolah-sekolah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kenaikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dianggap tidak adil.
Aksi ini melibatkan hampir semua sekolah di wilayah Mahulu, yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terhenti. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahakam Ulu, Margaretha Ulan, menjelaskan bahwa protes ini dipicu oleh kebijakan draft kenaikan tunjangan TPP untuk guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dinilai tidak mengakomodasi hak-hak para guru.
“Dalam draft tersebut terdapat ketidakadilan bagi para guru. Meskipun ada kenaikan tunjangan, guru-guru tidak mendapatkan peningkatan sama sekali. Saat kami melaksanakan RDP (rapat dengar pendapat), kami terkejut karena draft tersebut sudah diusulkan sebagai anggaran untuk 2025,” ungkap Margaretha.
Dia menambahkan bahwa para guru telah menyampaikan aspirasi mereka sejak Maret 2024, namun hingga kini belum ada tanggapan memuaskan dari pemerintah daerah. Akibatnya, mereka merasa terpaksa untuk melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes.
“Kami meminta kejelasan dari pemangku kebijakan di pemerintah. Aksi mogok ini melibatkan seluruh sekolah di Kabupaten Mahulu dan tidak bisa dibendung lagi. Kami hanya ingin keadilan. Jika semua ASN mendapatkan kenaikan, maka jangan lupakan teman-teman guru,” tegasnya.
Aksi mogok ini berdampak signifikan pada proses belajar mengajar di Mahulu. Kepala SDN 001 Ujoh Bilang, Florentina, menyatakan bahwa penutupan sekolah akibat aksi ini telah mengganggu aktivitas pendidikan siswa.
“Sekolah yang ditutup berdampak pada siswa. Kami sudah cukup bersabar, namun kami merasakan kesenjangan dengan ASN lainnya. Kami telah mengadakan rapat dengan dewan, tetapi hingga kini belum ada kejelasan,” kata Florentina.
