JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan tersebut. “Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK,” ungkapnya pada Kamis, 21 Agustus 2025 sore.
Ria Norsan hadir di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.21 WIB. Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah periode 2009–2014 dan 2014–2019, sebelum menjabat sebagai Gubernur Kalbar.
Latar Belakang Pemeriksaan
Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan ini menyeret sejumlah nama penting. Sebelumnya, pada Selasa (19/8/2025), KPK juga memeriksa Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Ekonomi dan Investasi, Abram Elsajaya Barus.
Tak hanya itu, sejak 25–29 April 2025, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi berbeda, meliputi Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti penting berupa dokumen, catatan proyek, hingga barang bukti elektronik.
Penetapan Tersangka
KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga kini identitas para tersangka dan konstruksi perkara belum diungkapkan ke publik.
Pemanggilan Ria Norsan menimbulkan sorotan tajam di kalangan masyarakat Kalimantan Barat. Pasalnya, Ria dikenal sebagai salah satu tokoh politik senior di daerah tersebut, yang kini tengah menjabat sebagai Gubernur Kalbar. Kasus ini juga dipandang bisa memengaruhi stabilitas politik menjelang tahun politik 2025–2026.
Sejumlah pihak mendesak agar KPK segera membuka detail perkara, termasuk pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Transparansi dinilai penting agar publik tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat memperkeruh suasana politik di daerah.
KPK memastikan akan terus mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus proyek jalan di Mempawah.
“Kami akan bekerja sesuai prosedur hukum dan mengumumkan perkembangan perkara ini pada waktunya,” tegas Budi Prasetyo.
