LINTASPONTIANAK — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera memeriksa Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, atas dugaan praktik korupsi dan nepotisme dalam berbagai program dinas tersebut.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, yang menilai penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta di lingkungan Dinas PPKUKM tidak dijalankan secara transparan dan rawan penyimpangan.
“Ada indikasi kuat praktik penyimpangan dan bancakan anggaran di tubuh Dinas PPKUKM. Bahkan, pola penganggaran yang berulang menunjukkan potensi kecurangan yang sistemik,” ujar Joko yang akrab disapa Jojo, juga dikenal sebagai Aktivis 98.
Program Batik Betawi Diduga Jadi Celah Duplikasi Anggaran
Salah satu sorotan utama KAMAKSI adalah program pendampingan Batik Betawi yang dijalankan di lima wilayah administratif Jakarta. Kelima wilayah tersebut masing-masing mencairkan dana sebesar Rp 85.140.000 untuk kegiatan serupa, dengan total anggaran lebih dari Rp 425 juta.
Temuan ini mengindikasikan adanya duplikasi atau penggandaan anggaran yang patut dicurigai sebagai bentuk pemborosan atau bahkan potensi korupsi.
“Jika benar terjadi penggandaan anggaran, maka ini bisa menjadi modus operandi korupsi anggaran daerah yang harus segera diusut oleh aparat penegak hukum,” tegas Joko.
Nama Istri Pejabat DKI Muncul dalam Nota Dinas ke Paris
KAMAKSI juga menyoroti dugaan nepotisme dalam perjalanan dinas ke Paris, Prancis, yang dilakukan delegasi Pemprov DKI Jakarta pada 18–23 Mei 2025. Dalam Nota Dinas Nomor e-0052/PD.06.02 tertanggal 16 Mei 2025, tercantum nama Vira Marselina, istri dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata.
Vira Marselina disebut sebagai pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DKI Jakarta dan ikut serta dalam kunjungan resmi tersebut. Keterlibatan istri pejabat tinggi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan.
KAMAKSI Siap Turun ke Jalan Tuntut Audit dan Pemeriksaan
Sebagai bentuk tekanan moral dan sosial, KAMAKSI berencana menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik penting, antara lain di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi, dan Kejaksaan Agung RI. Mereka menuntut agar Gubernur Pramono Anung dan Inspektorat DKI segera mengambil langkah investigatif terhadap Elisabeth Ratu Rante Allo.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, pejabat yang tidak bisa bekerja secara profesional dan bersih lebih baik mundur daripada menyusahkan rakyat,” pungkas Joko Priyoski.
