Makassar, 7 September 2025 – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Program Prioritas Keamanan Laut di Kota Makassar, Minggu 7 September 2025. Forum ini menjadi wadah penting dalam menyelaraskan kebijakan maritim nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029, dengan fokus utama optimalisasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar.
“Aspek keamanan laut kini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan dalam RPJMN 2025–2029,” tegas Brigjen TNI Parwito, Asisten Deputi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam saat membuka rakor tersebut.
ALKI II sebagai Jalur Strategis
Parwito menegaskan, penguatan pengawasan di jalur strategis seperti ALKI II sangat vital. Selat Makassar tidak hanya memiliki nilai geopolitik tinggi, tetapi juga berada dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ancaman yang dihadapi di kawasan ini, menurutnya, tidak sebatas praktik illegal fishing dan kejahatan lintas negara, tetapi juga penyelundupan narkoba, pencemaran laut, hingga potensi konflik geopolitik akibat rivalitas kekuatan global di Indo-Pasifik.
“Keamanan laut yang kuat adalah fondasi bagi kedaulatan maritim sekaligus prasyarat bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sinergi Daerah dan Akademisi
Rakor ini turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Dr. M. Ilyas yang mewakili Gubernur Sulsel. Ia menekankan bahwa keamanan laut merupakan syarat mutlak bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, sejalan dengan konsep ekonomi biru.
Sementara itu, akademisi Universitas Hasanuddin, Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc., Ph.D, menyoroti peran perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung penguatan maritim nasional.
Unsur intelijen dan aparat penegak hukum juga menyampaikan kerawanan pelabuhan di Sulawesi Selatan yang kerap dijadikan pintu masuk kejahatan transnasional.
Inovasi Pertahanan dan Teknologi
Kolonel Laut Lukas dari Pusinfomar TNI mengusulkan konsep pertahanan maritim berbasis nelayan, mencontoh model maritime militia di Tiongkok sebagai sistem deteksi dini.
Dari sisi mitigasi bencana, BMKG Sulsel melalui Andy memaparkan rencana pemasangan radar tsunami dan pengembangan aplikasi digital InaWIS. Namun, ia mengakui masih ada kendala sosial-budaya karena sebagian nelayan kerap mengabaikan peringatan dini.
Kolonel Penerbang Putu dari KODAU II menambahkan perspektif udara dengan menjelaskan peran TNI AU dalam pengamanan ALKI II. Sementara itu, Basarnas Sulsel menyoroti keterbatasan data akurat yang kerap menghambat efektivitas operasi SAR di laut.
Kunjungan ke Kodaeral VI
Usai rakor, Kemenko Polkam melanjutkan agenda dengan mengunjungi Markas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) VI Makassar. Dalam kunjungan tersebut, Kodaeral VI memaparkan posisi strategis Selat Makassar sebagai simpul pertahanan maritim nasional sekaligus jalur vital perdagangan dunia yang berdekatan dengan IKN.
Namun demikian, pihak Kodaeral VI mengakui masih terdapat kesenjangan antara tuntutan operasional dengan ketersediaan alutsista dan infrastruktur pendukung di lapangan.
(Jn//98)
