Pontianak, 14 Agustus 2025 —
Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kualitas layanan publik. Pernyataan ini disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis, 14 Agustus 2025.
Bahasan menyampaikan, Pemkot sejalan dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya menjaga dan mengembangkan PAD. Strategi yang dijalankan meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk pemanfaatan QRIS untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta virtual account untuk retribusi secara daring.
“Peningkatan penerimaan pembiayaan, salah satunya, digunakan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar guna meningkatkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,” jelasnya.
Dalam rencana belanja, Pemkot mengalokasikan 46,92 persen anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik, melampaui batas minimal 40 persen sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. Sejumlah program juga digulirkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, di antaranya pasar murah dan operasi pasar sebagai langkah pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Terkait pengelolaan sampah, Pemkot memperkuat sistem terpadu berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2021 dan peta jalan nasional penuntasan sampah 2025–2026. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, pengurangan timbulan, penguatan ekosistem daur ulang, serta pemanfaatan teknologi.
Di sektor pendidikan, Pemkot meningkatkan akses di wilayah padat penduduk melalui penambahan kapasitas sekolah, perbaikan sarana-prasarana, dan pelatihan tenaga pendidik berbasis teknologi seperti koding dan kecerdasan buatan. Bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan sosial juga diberikan untuk keluarga kurang mampu.
Untuk mendukung kelancaran lalu lintas di Jalan Sungai Raya Dalam, Pemkot telah memasang rambu petunjuk dan mengatur jalur bersama kepolisian, pemerintah provinsi, dan pihak terkait. Pemkot juga sepakat perlunya regulasi perekrutan tenaga kerja yang memprioritaskan warga lokal.
Pembangunan Jalan Paralel Ampera dianggarkan dalam APBD 2026 dengan proses pembebasan lahan yang sedang berlangsung. Sementara itu, penanganan banjir dilakukan melalui perbaikan saluran dan drainase secara berkala.
Dalam hal kesehatan, anggaran pencegahan stunting tahun 2025 mencapai Rp935 juta, meningkat dari tahun sebelumnya, dan direncanakan naik menjadi Rp1,3 miliar pada 2026. Penguatan kapasitas aparatur juga terus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan responsif.
“Kami mengapresiasi masukan fraksi-fraksi DPRD dan Pemkot terbuka untuk pembahasan lebih lanjut dalam forum resmi badan anggaran,” tutup Bahasan.
