PONTIANAK – Keadilan sosial dan ekonomi merupakan dua pilar penting dalam menciptakan negara yang makmur dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, keadilan sosial dan ekonomi menjadi isu yang terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan. Namun, meski sudah ada banyak kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah yang serius.
Sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Alifuddin sering kali menegaskan bahwa keadilan sosial bukan hanya soal pembagian sumber daya yang merata, tetapi juga soal pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan sosial harus mengacu pada prinsip kesetaraan, di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkannya.
Alifuddin melihat bahwa ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Di banyak daerah, terutama di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya keterampilan dan pengetahuan mereka, yang akhirnya memengaruhi peluang mereka dalam dunia kerja dan kehidupan ekonomi. Dalam pandangannya, penyelesaian masalah ini harus dimulai dari pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Alifuddin juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah, banyak masyarakat yang justru tidak merasakan manfaatnya. Kekayaan alam yang dikelola oleh pihak-pihak tertentu sering kali tidak dapat mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengutamakan kesejahteraan rakyat, melainkan lebih mengutamakan keuntungan segelintir kelompok. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta harus berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Alifuddin untuk mengatasi ketimpangan ekonomi adalah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan akses modal usaha, dan pembukaan peluang kerja bagi masyarakat kecil. Dengan memberdayakan masyarakat secara langsung, maka diharapkan mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi, sehingga tidak tergantung pada sistem ekonomi yang lebih besar yang sering kali tidak berpihak pada mereka.
Alifuddin juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan pemerintah harus lebih berpihak pada masyarakat miskin dan kelompok marginal yang selama ini sering terabaikan. Misalnya, dengan memperbaiki sistem jaminan sosial yang lebih menyeluruh dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Selain itu, program-program kesejahteraan seperti subsidi pangan, kesehatan, dan perumahan harus diperluas agar dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, upaya mencapai keadilan sosial dan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah semata. Masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, juga memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita ini. Sebagai seorang kader HMI, Alifuddin selalu mengajak para pemuda untuk turut serta dalam gerakan sosial yang mendukung terciptanya keadilan. Dia percaya bahwa pemuda memiliki energi dan idealisme yang besar untuk mendorong perubahan, serta dapat menjadi agen perubahan yang mendorong perbaikan sosial dan ekonomi di tingkat lokal hingga nasional.
Keadilan sosial dan ekonomi adalah impian setiap bangsa. Di Indonesia, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi, harapan untuk mencapainya tetap ada. Melalui kerja keras, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa, keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Alifuddin, perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi adalah perjuangan yang tidak mengenal lelah, dan harus dilakukan oleh semua pihak demi tercapainya kesejahteraan bersama.
