PONTIANAK – Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat di Mapolda Kalbar memunculkan tudingan miring dan viral di media sosial terkait keberpihakan Polda terhadap salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Varian, menyebut pihak Polda hanya memberikan perhatian khusus terhadap kasus Badan Pengelola Perbatasan dan Tata Daerah (BP2TD), yang menurutnya dimanfaatkan untuk menjatuhkan Paslon nomor urut 2, Ria Norsan.
“Polda hanya fokus pada kasus BP2TD yang digunakan untuk menyudutkan Cagub nomor 2. Padahal, kami juga ingin mengangkat dua kasus lain yang menjerat Sutarmidji dan Muda Mahendrawan,” ujar Varian, Senin (25/11/2024).
Varian menjelaskan bahwa saat audiensi berlangsung, perwakilan mahasiswa diterima oleh Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, yang menjelaskan secara rinci soal kasus BP2TD. Namun, ketika mahasiswa berupaya mengangkat kasus hibah Mujahidin yang menyeret Sutarmidji dan kasus PDAM yang dikaitkan dengan Muda Mahendrawan, beberapa anggota kelompoknya justru diusir keluar.
Tudingan Penyusupan dan Audiensi yang Dinilai Tidak Netral
Menurut Varian, mereka bahkan dituduh sebagai penyusup ketika mencoba membahas dua kasus tersebut.
“Perwakilan kami dianggap penyusup karena aksi ini ternyata disusupi oleh massa yang diduga disponsori oleh Paslon 1. Kami pun diusir dan tidak diperbolehkan menyampaikan aspirasi lebih lanjut,” katanya.
Setelahnya, Polda Kalbar sempat menawarkan audiensi terpisah kepada kelompok Varian. Namun, tawaran tersebut ditolak karena mereka merasa aksi yang digelar telah terindikasi adanya keberpihakan.
“Kami menolak audiensi lanjutan karena sejak awal aksi sudah dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Ini mencederai netralitas,” jelasnya.
Mahasiswa kemudian melanjutkan aksi mereka di luar Mapolda dengan melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan agar kasus-kasus hukum lainnya juga ditindaklanjuti secara adil.
Varian meminta Polda Kalbar untuk bersikap netral dan tidak hanya fokus pada kasus tertentu yang dapat memicu kegaduhan politik di Kalimantan Barat.
Menanggapi tudingan tersebut, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, membantah adanya keberpihakan. Ia menjelaskan bahwa Polda bersikap profesional dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak.
“Kami ingin meluruskan bahwa tuduhan keberpihakan Polda tidak benar. Polda Kalbar netral dan selalu membuka ruang dialog bagi masyarakat,” tegas Kombes Petit.
Ia juga menjelaskan bahwa dua orang yang diusir saat audiensi bukanlah bagian dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat.
“Keduanya mencoba masuk ke ruangan audiensi, tetapi berdasarkan keterangan Korlap, mereka bukan anggota dari kelompok aksi yang sah. Hal ini kami pastikan untuk menjaga kondusivitas,” ujarnya.
Kombes Petit menegaskan bahwa Polda Kalbar telah menawarkan ruang audiensi terpisah kepada pihak yang merasa tidak puas, namun tidak mendapatkan respons.
“Kami imbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat dan tetap bijak menyikapi setiap informasi yang beredar,” tutupnya.
