PONTIANAK, LOGIS POST – Persoalan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dengan PT Angkasa Pura II kembali menjadi sorotan publik. Dr. Herman
Lawyer Muda Kalbar, Rusliyadi Soroti PETI di Sanggau: Ada Dugaan Oknum Polisi dan DPRD Terlibat
LINTAS PONTIANAK – Praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali mencuat di Kalimantan Barat. Kali ini, Lawyer Muda Kalbar, Rusliyadi, menerima langsung
Jangan Jadikan Hukum Alat Kekuasaan, Dr. Herman Hofi Soroti Cara APH Tangani Korupsi
KLIKWARTAKU – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.
Polri Ungkap 959 Tersangka Pasca Kerusuhan, 295 Anak Terlibat
Jakarta, 24 September 2025 – Polri mengumumkan perkembangan terbaru penegakan hukum pasca kerusuhan yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 di berbagai daerah.
Posyandu Pontianak Bertransformasi, Dukung 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai Permendagri 3/2024
JAKARTA, 22 September 2025 — Posyandu di Kota Pontianak kini tak hanya melayani bidang kesehatan, melainkan mulai bertransformasi untuk mendukung enam Standar
Pengamat Hukum: Surat Sutarmidji Tunjukkan Keyakinan Tak Ada Korupsi Hibah Mujahidin
PONTIANAK – Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti sikap mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang secara terbuka menyampaikan
Bupati Sekadau ke Vatikan, Rusliyadi minta Transparansi Dana Hibah dan APBD
PONTIANAK – Polemik izin perjalanan rohani Bupati Sekadau bersama rombongan ke Vatikan kembali mencuat. Lawyer muda Kalimantan Barat, Rusliyadi, mempertanyakan sikap Gubernur
Perjalanan Rohani Bupati Sekadau Menuai Polemik, Tokoh Pemuda Desak Transparansi Biaya
SEKADAU – Perjalanan rohani Bupati Sekadau, Aron bersama rombongan ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, pada 9–19 September 2025 menuai perbincangan hangat di
Polemik Bupati Sekadau ke Vatikan: Surat Izin Kemendagri Bocor, Publik Pertanyakan Anggaranya
PONTIANAK – Polemik perjalanan rohani Bupati Sekadau, Aron, ke Vatikan kian memanas. Meski dokumen resmi berupa surat izin dari Kementerian Dalam Negeri
- 1
- 2
- …
- 59
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.